Obama Batal Datang ke Indonesia

19 Maret, 2010 at 3:27 am 6 komentar


Barack Obama Batal

Barack Obama Batal Datang ke Indonesia

Putra Nababan, reporter RCTI yang saat ini sedang berada di Washington D.C melaporkan bahwa Obama tidak jadi datang ke Indonesia. Rencana tibanya Obama pada 23 Maret 2010 mendatang terpaksa gagal karena suhu politik di Amerika Serikat sedang memanas. Apa yang panas?

Rencana pengesahan rancangan UU Kesehatan dianggap kontoversial. Obama sendiri saat ini sedang tidak mendapat dukungan penuh. Melihat kondisi tersebut, partai demokrat dan para oposisi mendesak agar Obama tidak berangkat ke Indonesia.

Kepada Putra Nababan, Obama mengatakan ia akan mengatur jadwal kembali untuk datang ke Indonesia. Rencananya pada Juni 2010. kedatangan Obama Juni mendatang akan disertai istri dan kedua anaknya.

Dengan batalnya kedatangan Obama 23 Maret ini, Obama menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia (khususnya bagi yang sudah menunggu-red).

Berikut adalah beberapa informasi seputar rencana undang-undang Kesehatan Amerika:

Bill Clinton desak pengesahan rancangan UU jaminan kesehatan

Mantan Presiden Amerika Serikat, Bill Clinton mendesak anggota Senat dari partai Demokrat untuk segera mengesahkan UU jaminan kesehatan pada akhir tahun 2009, menekankan bahwa pemerintah AS tidak perlu mengalami kegagalan untuk memperbaiki layanan kesehatan masyarakat pada tahun 1994.

Clinton mengatakan, bahwa tenggat waktu yang telah dijanjikan pemerintahan Obama untuk mengesahkan UU jaminan kesehatan tersebut merupakan hal yang sangat mendesak.

“Saya hanya ingin menghimbau agar para anggota Senat dapat menyamakan pandangan mengenai UU jaminan kesehatan tersebut,” ujarnya.

Senat di Gedung Putih menyampaikan telah mempelajari draft UU tersebut selama sebulan, namun telah mendapat himbuan untuk segera mengesahkannya, sebagai upaya memperpanjang jaminan kesehatan masyarakat di AS.

Pimpinan Dewan Partai Demokrat, Harry Reid dan wakilnya, Dick Durbin, meminta untuk diberikan rancangan undang-undang tersebut pekan depan, dan menyatakan bahwa pemeriksaan draft UU jaminan kesehatan kemungkinan bakal dilanjutkan dengan menggelar debat.

Namun, Durbin mengatakan, kemungkinan bakal sulit memenuhi harapan Obama untuk meloloskan anggaran 2,5 juta dollar untuk jaminan kesehatan dalam draft UU tersebut pada akhir tahun ini.

“Saya mengharap kami akan menyelesaikan pada tahun ini, tetapi jika kami tidak mampu, kami akan terus berusaha,” kata Durnin.

Pemeriksaan yang teliti akan membawa perubahan besar pada sistem kesehatan yang membutuhkan anggaran setahun perekonomian AS sejak tahun 1965 pembentukan dari program jaminan kesehatan pemerintah untuk lanjut usia.
(Sumber: http://www.waspada.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=65784:-bill-clinton-desak-pengesahan-rancangan-uu-jaminan-kesehatan&catid=16:internasional&Itemid=29)

Kontroversi RUU Kesehatan Amerika:

Sejumlah kalangan lembaga swadaya masyarakat menilai masih terdapat beberapa hal yang sifatnya kontroversial di dalam Rancangan Undang-Undang Kesehatan yang kini tengah digodok Dewan Perwakilan Rakyat. “Dalam draft RUU Kesehatan pada Juni 2009, masih terdapat pasal sensitif,” kata Kepala Divisi Monitoring Pelayanan Publik Indonesia Corruption Watch (ICW) Ade Irawan, di Jakarta, Sabtu.

Ade mencontohkan, pasal yang sensitif misalnya yang berkaitan dengan hak untuk melakukan tindakan aborsi. Dalam pembahasan tentang aborsi dalam RUU Kesehatan, tindakan aborsi harus mendapatkan persetujuan antara lain dari tokoh atau panel agama.

Menurut dia, persetujuan dari panel agama itu masih belum dijelaskan dengan benar-benar terperinci dan secara birokratis sangat memberatkan. Selain itu, ujar Ade, pasal yang sensitif terkait dengan alokasi anggaran untuk bidang kesehatan minimal lima persen dari APBN. Sedangkan anggaran minimal lima persen untuk sektor kesehatan tersebut, lanjutnya, tidak termasuk gaji untuk tenaga kesehatan.

Senada dengan Ade, Ketua LSM Koalisi Untuk Indonesia Sehat (KUIS) dr Firman Lubis menyatakan, masih terdapat kontroversi dalam RUU Kesehatan antara lain dalam pembahasan aborsi. Firman menegaskan, tindakan aborsi turut berkontribusi terhadap sekurangnya 15 persen dari angka kematian ibu melahirkan di Indonesia.

Indikator rasio kematian ibu memaparkan tentang jumlah kematian perempuan per 100.000 angka kelahiran hidup sebagai hasil dari kondisi yang terkait dengan kehamilan, persalinan, dan komplikasi yang terkait. “Aborsi berkontribusi 15 persen dari jumlah kematian ibu melahirkan,” kata Firman.

Menurut dia, jumlah itu bahkan bisa dikatakan sebagai patokan minimal karena masih terdapat pihak lain yang menuturkan bahwa jumlah sebenarnya bisa mencapai 20-25 persen. Hal tersebut, lanjutnya, disebabkan pelaku aborsi kerap tidak mendapatkan pertolongan medis secara baik dan profesional.

Firman menuturkan, angka kematian ibu di Indonesia masih tinggi atau berada di kisaran 250 per 100.000 angka kelahiran hidup melahirkan. Jumlah tersebut, ujar dia, masih sekitar lima kali lebih tinggi dari jumlah di sejumlah negara tetangga seperti Malaysia dan Vietnam. “Malaysia yang dulu pada tahun 1970-an sering dibantu Indonesia dalam bidang kesehatan kini angka kematian ibu melahirkan sudah mencapai sekitar 40 per 100.000,” katanya.

Sebelumnya, Koordinator Jaringan Kerja Prolegnas Pro Perempuan (JKP3), Ratna Batara Munti, mengatakan, syarat-syarat aborsi sebagaimana diatur dalam RUU Kesehatan dinilai dapat menghambat upaya menurunkan angka kematian ibu. “Beberapa pasal dalam RUU tersebut menyatakan ada birokrasi yang harus ditempuh perempuan yang ingin melakukan aborsi. Hal tersebut menyulitkan perempuan mendapatkan akses kesehatan reproduksi,” kata Ratna.

Birokrasi tersebut, lanjutnya, justru dapat membuat perempuan memutuskan untuk melakukan aborsi dengan cara yang tidak aman yang dapat mengakibatkan kematian pada perempuan. Pada Pasal 84 ayat (2) RUU tersebut dinyatakan, larangan aborsi dapat dikecualikan berdasarkan indikasi kedaruratan medis atau pun bagi kehamilan akibat perkosaan yang direkomendasikan dari lembaga, institusi, atau ahli/tokoh agama setempat sesuai norma agama.

Anggaran kesehatan.

Hal kontroversial lainnya adalah mengenai jumlah alokasi anggaran kesehatan. Firman memaparkan, jumlah alokasi anggaran di sektor kesehatan pada saat ini masih berjumlah sekitar 2,5 persen dari APBN.

Padahal, ujar dia, kajian dari organisasi kesehatan dunia (WHO) menyebutkan, seharusnya jumlah alokasi anggaran di sektor kesehatan sekitar lima persen dari anggaran suatu negara. “Di Amerika Serikat anggaran kesehatan sebesar 10 persen,” katanya.

Sementara itu, peneliti senior ICW Ratna Kusumaningsih menuturkan, masih belum terdapat kejelasan tentang skema perencanaan dan penggunaan anggaran kesehatan secara terperinci dalam draf RUU Kesehatan.

Padahal, ujar dia, dalam draf RUU tersebut disebutkan bahwa anggaran untuk sektor kesehatan minimal lima persen dari APBN dan jumlah tersebut di luar gaji tenaga kesehatan. Selain itu, Ratna menyoroti draf yang masih belum menyebutkan secara jelas dan eksplisit tentang hak pasien untuk mendapatkan bantuan hukum. “Dalam draf RUU Kesehatan memang disebutkan tentang ganti rugi tetapi tidak tertulis secara jelas tentang bantuan atau perlindungan hukum untuk pasien,” kata Ratna.

Padahal, ujar dia, pada UU tentang Tenaga Kesehatan disebutkan secara jelas tentang ketentuan tenaga kesehatan yang memperoleh bantuan hukum. Menurut Ade, hal tersebut dikhawatirkan bisa mengakibatkan terulangnya kembali konflik seperti dalam Kasus Prita Mulyasari melawan Rumah Sakit Omni Internasional.

Hal itu juga disebabkan antara lain karena kebanyakan pasien berbagai rumah sakit masih belum secara jelas memahami tentang mekanisme untuk menyampaikan keluhan. Ratna mengemukakan, pihak RS bisa saja beralasan telah menyosialisasikan tentang mekanisme komplain misalnya dengan memasang kotak saran, SMS online, dan “call-center”.

Namun, lanjutnya, yang perlu diperhatikan apakah keluhan melalui berbagai sarana tersebut akan ditindaklanjuti atau hanya dijadikan sebagai masukan untuk ditumpuk dalam arsip rumah sakit. “Yang lebih penting adalah tindak lanjut dari keluhan pasien,” katanya.

Berkaitan dengan arah kebijakan sektor kesehatan di Tanah Air, Firman menyatakan agar paradigma kesehatan yang dipegang oleh pemerintah seharusnya lebih menekankan kepada segi preventif karena 80 persen masalah kesehatan sebenarnya bisa diatasi melalui pencegahan.

Ia juga menuturkan, Departemen Kesehatan seharusnya mengambil posisi yang tegas apakah dia ingin menjadi hanya sebagai fasilitator atau juga termasuk “pemain”. Firman menegaskan, RUU Kesehatan sangat diperlukan untuk menggantikan UU Kesehatan No 23/1992 yang sifatnya masih sentralistik dan terlalu disesuaikan dengan struktur Depkes.

Draft awal RUU Kesehatan diajukan pada tahun 2000 ke Komisi VII DPR yang kemudian disetujui melalui Sidang Pleno Komisi VII pada 2004. Saat ini pembahasan RUU Kesehatan sudah pada tingkat tim perumus di Panitias Khusus Komisi IX DPR dan rencananya akan disahkan pada Agustus. DPR masa bakti 2004-2009 akan mengakhiri masa tugas mereka pada akhir September karena para anggota DPR hasil pemilihan 2009 akan dilantik pada awal Oktober. (http://matanews.com/2009/08/01/kontroversi-ruu-kesehatan/)

Iklan

Entry filed under: Ulasan. Tags: , , , , .

PCMAV 3.0 Terbaru, Update Build 2 Banjarbaru Itu Tidak Sekadar Cantik…

6 Komentar Add your own

  • 1. soulharmony  |  20 Maret, 2010 pukul 10:57 am

    Obama datang dengan pengamanan yang berlebihan walah…………
    saya juga pengen seperti dia, ketika berkunjung ke suatu tempat di kawal ratusan ribu aparat.

    Balas
    • 2. nurprasetia  |  20 Maret, 2010 pukul 11:40 am

      betul betul….
      kyknya seru tuuh…

      Balas
  • 3. DeeA  |  20 Maret, 2010 pukul 10:39 pm

    sepertinya banyak ya yang menunggu Obama. Juni besok apakah akan benar-benar datang? bagaimana sikap rakyat Indonesia sendiri atas kedatangan Obama??

    Balas
    • 4. nurprasetia  |  21 Maret, 2010 pukul 8:01 am

      pasti pro dan kontara selalu ada…
      namanya juga manusia…
      ya klo aku akan menyambut ajaa deehh….

      Balas
  • 5. koei  |  21 Maret, 2010 pukul 6:43 pm

    tapi kebanyakan orang kontra dengan alasan apa ?

    Balas
  • 6. Membuat Blog  |  24 Maret, 2010 pukul 11:10 am

    Kecewa juga sebenarnya, Obama batal datang lagi ke Indonesia. Tapi apa boleh buat, alasan beliau memprioritaskan Rancangan Undang-Undang tentang Kesehatan Masyarakat di Amerika memang selayaknya dipertanggungjawabkan mengingat posisinya sebagai pemimpin negara adidaya tersebut. Yah, semoga rencana kedatangannya yg ditunda sampai besok Juni dapat benar2 terlaksana sehingga Indonesia tak perlu kecewa untuk ketiga kalinya..
    Buat Blog

    Balas

Tinggalkan pesan sesuai konteksnya:

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


Blogger Nusantara Blogpreneur Indonesia

Kata Bijak Selamanya

"Mencoba Mengumpulkan Yang Berserak, Karena Ide Tak Sekedar Dalam Pikiran. Melainkan Lewat Tulisan!! “Semua harus ditulis. Apa pun jangan takut tidak dibaca atau diterima penerbit. Yang penting tulis, tulis, tulis dan tulis. Suatu saat pasti berguna"Pramoedya Ananta Toer"

Arsip

Kategori

Twitter Terbaru

Statistik:

  • 287,195 Kali Mendapat Kunjungan
Blogger Nusantara Blogpreneur Indonesia

RSS Berita Banjar

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.

%d blogger menyukai ini: